Wawasan, Kairo – Kerancuan laporan keuangan oleh Bendahara Wihdah pada Sidang Permusyawaratan Anggota (SPA) Wihdah PPMI Mesir, mendapatkan kritikan dari tim verifikator LPJ Wihdah pada Sabtu (1/4) di Wisma Nusantara. Nilai 40 persen pun diberikan kepada bendahara Wihdah.
Tim verifikator meminta kepada
anggota dan BPH Wihdah ketika melakukan kegiatan kepanitiaan agar notanya dapat
dilampirkan, juga meminta kepada bendahara untuk lebih teliti dan lebih tegas
lagi. Menurut mereka, rincian saldo dan keadaan nota kurang konsisten dan hanya
ditulis tangan.
Rupanya, nilai yang diberikan oleh tim verifikasi tidak disambut baik oleh BPH Wihdah sendiri, mereka menganggap nilai yang diberikan bersifat subjektif.
Hunna Hayyu Rosyida selaku Ketua
Wihdah 2022-2023, menuturkan bahwa ketika ia dan BPH lain menjabat selama 9
bulan pertama, mereka kekurangan uang. Sedangkan banyak program kerja dan acara
besar dalam kurun waktu tersebut.
Akan tetapi, menurut Hunna, keadaan
uang yang dimiliki tetap stabil, hal ini dapat dilihat dari ketiadaan utang
Wihdah itu sendiri. Ia juga menambahkan bahwa pengadaan kuitansi adalah sebuah
inovasi baru dari kabinet tahun ini. Lalu, mengapa tim verifikator tidak
mengapresiasi hal tersebut dengan hanya memberikan nilai 40 persen.
“Saya menilai bendahara kami itu sudah bekerja
luar biasa sampai kita itu enggak ada utang lho. Bendahara ini dari awal sudah
menstabilkan keuangan Wihdah. Kami menerima uang sepenuhnya dari PPMI itu baru
di termin dua.” Tuturnya.
Reporter: Afwa Anna
Editor: Ichsan Semma