Wawasan, Kairo— Dalam prosesi geladi, panitia memberikan amplop berisi uang sebesar EGP 100 untuk setiap wisudawan. Disebutkan bahwa pengembalian uang ini karena panitia berhasil melobi beberapa pihak sehingga ada uang yang bisa dikembalikan. Namun, hal ini tetap bertentangan dengan hitung-hitungan Auzi’na Azmal Umur, yang mengutarakan bahwa dana wisuda bengkak hingga EGP 280 per orang. Kalau berdasarkan hitungan tersebut, maka panitia saat ini diduga memegang kelebihan dana sebesar EGP 309.960.
Ditemani malam berangin, seorang Kru Wawasan mengunyah obrolan berat bersama Mantan Presiden PPMI Mesir periode 2022-2023. Membahas tentang tiga tahun terakhir ini, isu negatif terhadap kepanitiaan wisuda terus terjadi. Bahkan menjelang hitungan hari sebelum pelaksanaan acara, bisik-bisik berbau tanggapan negatif masih tercium.
Beberapa tanda tanya muncul dari wisudawan S1 Universitas Al-Azhar, mengapa total pembayaran wisuda harus semahal EGP 1.350. Bahkan untuk biaya gedung saja, harus memakan EGP 550 per kepala, dikali dengan total wisudawan sebanyak 1.107 orang.
Sumbu yang Membakar Isu Dana Bengkak
Problematika dana wisuda seperti menjadi agenda tahunan, lebih tepatnya sejak tiga tahun terakhir. Sebagai bentuk melaksanakan amanat jurnalistik, Kru Wawasan membuka pembicaraan bersama Presiden PPMI Mesir 2022/2023, Auzi’na Azmal Umur. Dialog panjang itu kemudian melahirkan rangkuman beberapa poin pemicu lahirnya tanggapan miring terhadap kepanitiaan wisuda.
Pandangan negatif pertama menyorot pada pengeluaran anggaran kepanitiaan wisuda yang menghasilkan catatan gendut. Kemudian dalam hal ini, Auzi’na dengan tegas menyatakan bahwa ada beberapa hal yang mengganjal dan tidak sesuai terhadap pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh panitia wisuda.
Ia menjelaskan bahwa biaya gedung sebenarnya itu cukup EGP 300.000 secara keseluruhan selama dua hari, dengan hitungan kotor. Maka total pembayaran hanya EGP 270/orang. Hal ini ia katakan setelah melakukan cek langsung di nota asli gedung ACC (tempat pelaksanaan wisuda) pada tahun ini setelah sempat digunakan di acara ASFA dan BAZNAS.
Sedangkan, nota pembayaran yang dikeluarkan oleh panitia wisuda PPMI sebesar EGP 550/orang, di mana jika dikalkulasikan maka totalnya adalah EGP 608.850. Dua kali lipat lebih banyak.
Selain itu, dana wisuda tidak terbatas hanya dari pembayaran wisudawan. Akan tetapi, juga ada subsidi dari PPMI, uang sumbangan, dan lain-lain.
Lanjut menjelaskan, Auzi’na menyebut bahwa PPMI seharusnya sudah memberikan subsidi sebesar EGP 40.000 untuk acara wisuda itu sendiri. Hal ini sesuai kebiasaan kebijakan PPMI setiap tahun supaya memberikan subsidi untuk dana awal.
Perlahan dan lugas, Auzi’na menjelaskan, “Untuk qaah Andalus (Red- Ruangan di gedung ACC) itu seharga EGP 60.000, terus ditambah 14% pajak. Logikanya bagaimana? Kalau 10% dari EGP 60.000 itu adalah 6.000 maka 14%-nya, katakanlah 8.000 atau 10.000, katakanlah 70.000.”
“Habis itu dia menyewa Kibaru Zawar untuk mengundang para pembesar-pembesar, cuman 12.000. Habis itu, mat’am biasanya buat makan tambah 4.000. Katakanlah total-total tadi 70.000 + 12.000=82.000 + 4.000 harga kafe sama mat’am, 98.000.”
“Lihat ke sampingnya di sini ada Syasah (layar) LED atau apapun lah yang disewa, di sini lihat harganya cuman 5.000. Kita ambil kotornya saja habis total 120.000. Kalau dua hari cuma habis 240.000. Toh, maka 240.000.”
“Kalau kita bengkak-bengkakin, ada uang ta’min (jaminan) segala macam, katakanlah 300.000 paling mahal. Ini dibagi 1.107 wisudawan. Maka seharusnya setiap orang hanya membayar EGP 270. Dan ini pun sudah sangat dilebihkan.”
Berdasarkan penghitungan ini, untuk biaya gedung, selisih antara nominal dari panitia (EGP 550) dan nominal yang disebut di atas (EGP 270), adalah EGP 280. Jika dikalikan dengan seluruh wisudawan, maka dana gedung diperkirakan tumpah hingga EGP 309.960.
Selain berbicara tentang uang gedung, ia juga mempertanyakan biaya administrasi yang sebesar EGP 125 per kepala, yang jika ditotalkan, maka hasilnya EGP 138.000. Ia mengungkapkan, “Ini administrasinya aja loh, administrasi itu buat apa coba? Istilahnya kan makan masyayikh (para Syekh), okelah. Tapi masyayikh gak akan dibayar juga, kan? Undang KBRI gratis, buat apa sebanyak itu?!”.
Bukan hanya biaya penggunaan anggaran sewa gedung, ternyata tahun lalu ia juga telah melakukan beberapa cek harga perlengkapan seperti medali, secara diam-diam bersama timnya. Dan ternyata, setelah mengecek di lapangan, harga dari beberapa perlengkapan untuk wisuda itu jauh lebih tinggi dari harga pasar.
Selanjutnya, Auzi’na mengutarakan keresahannya terkait biaya wisuda yang melambung tinggi ini.
“Mereka gini loh, 1350le itu murah kalau untuk orang yang anak konglomerat. Tetapi bagaimana yang bapaknya petani? Bagaimana yang bapaknya itu mungkin sudah pensiunan atau apa? Kadang saya bingung, kemarin ada narasi dari mantan panitia wisuda mengatakan itu 1350 kan cuma berapa ratus ribu doang. Kita kalau misalnya tukang taushil mat’am hanya dibayar berapa? Belum lagi kita bagi untuk uang makan dan lain sebagainya”.
“Kita hanya ingin membanggakan orang tua kita untuk foto, lalu mengapa kalian memahal-mahalkannya? Kalau bisa dipres lah, gitu. Pola pikirnya gini, gak semua orang penghasilannya dari Indonesia, ada yang dari hasil keringatnya di Mesir sini”.
Refund Uang dari Panitia untuk Setiap Wisudawan
Masih berkaitan erat dengan dugaan dana bengkak, hitungan jari menjelang hari H, panitia ternyata mengembalikan sejumlah uang kepada para wisudawan pada Senin, 6 November 2023. Akan tetapi, dengan melihat nominalnya (EGP 100), pengembalian ini masih sangat kurang dibanding hitung-hitungan di atas, terlebih lagi pihak panitia tidak memberikan keterangan terkait dari mana uang yang dikembalikan itu.
Menurut wisudawan tersebut, panitia pada saat itu tidak menyampaikan secara rinci bagaimana konsep dan sumber pengembalian uang tersebut. Penyampaian panitia hanyalah sebatas karena panitia berhasil melobi beberapa pihak sehingga ada sisa uang dari wisudawan yang bisa dikembalikan. Dan pernyataan dari panitia juga, bahwa pengembalian ini adalah bukti bahwa pihaknya bersih dalam penggunaan anggaran.
Berkaitan dengan itu, wisudawan itu berpendapat, “Kalau saya pribadi, tidak terlalu pikirkan, tapi tidak ada salahnya untuk disampaikan (Red- rincian pengembalian sisa uangnya). Karena kalau memang panitia banggakan bersihnya pengurusan tahun ini, tidak ada salahnya dirincikan”.
Adapun jika mau dihitung kembali, dana gedung masih tetap bengkak besar bahkan setelah pengembalian uang ini. Dengan hitungan, 180 x 1107 = EGP 197.000.
Namun di sisi lain, untuk permasalahan rincian penggunaan anggaran, pihak Ketua Panitia sendiri menolak untuk memberikan data tersebut kepada Kru Wawasan dalam sesi wawancara. Ia menyatakan bahwa data tersebut akan dibuka ketika sidang LKS.
Masih berkaitan dengan ini, Auzi’na juga sempat menyinggung tentang permasalahan di tahun sebelumnya, laporan penggunaan anggaran kepanitiaan wisuda itu banyak yang tidak jelas, khususnya pada nota belanja. Dan hal ini menurutnya, mau tidak mau hanya bisa diterima ketika sidang LKS 1.
Ia pun menyarankan langkah preventif kedepannya dari permasalahan ini, ia menerangkan bahwa PPMI perlu mengadakan Badan Pengendali Keuangan. Dalam hal ini berfungsi untuk mengkaji hak-hak keuangan publik. Dan melakukan validasi pengeluaran uang tersebut. Sehingga kedepannya, tidak ada pihak yang dirugikan.
Kontraversi Depim MPA yang Ikut Jadi Panitia
Secara terspisah, Auzi’na juga menyampaikan tanggapannya terkait adanya dua orang yang merupakan Dewan Pimpinan (Depim) MPA 1 dan 3 yang menjadi bagian dari kepanitiaan.
Ia sangat mempertanyakan mengapa orang-orang yang memegang otoritas fungsi pengawasan, justru menjadi bagian dari badan yang diawasi. Mengingat kepanitiaan wisuda yang beberapa tahun terakhir selalu bermasalah. Dan orang-orang yang menjadi bagian dari kepanitiaan adalah mereka-mereka yang sudah ikut panitia dari tahun-tahun sebelumnya. Terkhusus, Steering Committe Konsumsi dan Koordinator Acara. Ia menilai bahwa meski tidak melanggar aturan, akan tetapi hal ini tidaklah etis.
Bersinggungan dengan ini, Naufal Ramadhani Yanugraha sebagai Ketua Pantia Wisuda 2023, mengamini adanya Depim MPA yang terlibat langsung dalam kepanitiaan. Dalam sesi wawancara via telepon, ia menjelaskan bahwa Nurul Fajri yang merupakan Depim 1 MPA menjadi Kordinator Acara dan Ghifara Cally Tasyafanny sebagai Depim MPA 3 menjadi SC Konsumsi. Ia menambahkan bahwa koordinasi dan komunikasi antara panitia dengan PPMI itu lancar. Beda dengan tahun sebelumnya, di mana pihak panitia dan PPMI saling pro-kontra.
Terkait permasalahan tadi, salah seorang anggota panitia bagian Acara menilai, “Kalau menurut saya gapapa, selama SDM-nya dibutuhkan. Toh di MPA ada bapak-ibu Depim yang lain, juga ada fraksi-fraksi yang bertugas di bagian pengawasannya masing-masing. Menurut saya, bang Fajri masuk di sini bukan sebagai ketua MPA yang ikut kepanitiaan wisuda, tetapi sebagai dirinya sendiri, personal tanpa ada embel-embel jabatan apapun.”
“Dia di (kepanitiaan) wisuda, forumnya itu sebagai Koordinator Acara, bukan MPA. Bukan berarti bang Fajrinya lepas jabatan dari MPA, beliau hanya tidak mencampurkan apa yang bukan pada tempatnya”.
Reporter: Akmal Sulaeman
Editor: Afriadi Ramadhan
