“Pertemuan ini harus mampu menghentikan upaya siapa pun, pihak mana pun, menjadikan anak-anak kita yang mau belajar ke Mesir sebagai komoditas.”
Begitu Wakil Menteri Agama, Dr. KH. Romo R. Muhammad Syafii, menutup pernyataannya dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Beasiswa Timur Tengah pada Rabu, 8 Juli 2026. Kalimat itu ia sampaikan saat menanggapi laporan terkait maraknya kasus agensi pendidikan atau mediator ilegal yang terjadi di Mesir.
Kalimat itu keras, tapi angka di belakangnya lebih keras lagi. Sepanjang 2025, KBRI Kairo mencatat 1.070 kasus yang menimpa mahasiswa Indonesia di Mesir (Masisir). Sebanyak 637 di antaranya berkaitan dengan kesehatan, 166 dengan iqamah atau izin tinggal, 94 terindikasi tindak pidana perdagangan orang, dan 173 sisanya tidak dirinci lebih jauh.
Di sisi lain neraca itu, ada angka yang jauh lebih sunyi, nol. Itulah jumlah mediator, perantara yang membantu pemberangkatan dan pengurusan calon mahasiswa baru ke Mesir, yang sampai hari ini belum terverifikasi oleh PPMI Mesir.
Organisasi itu memegang daftar sekitar 50 mediator. Tapi isinya baru nama. Tidak ada jumlah anggota dan belum ada pemeriksaan kelengkapan.
Nama yang Tak Pernah Benar-benar Hilang
Kasus mediator bodong sudah terjadi lebih dari lima tahun terakhir. Pada 2025, setelah laporan korban terus bertambah, isu ini kembali naik ke permukaan.
Untuk mencari kejelasan terkait kasus ini, pada Sabtu, 15 Agustus 2026, Wawasan Mesir mewawancarai dua orang yang memegang estafet pengurusan yang menyoroti persoalan ini: Glenn Sofyan Assyauri Lubis, Presiden PPMI Mesir periode 2025-2026, dan Wildan Akbar, yang melanjutkan kepengurusan untuk periode 2026-2027.
Di atas podium Sidang Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus, Glenn pernah menyampaikan satu klaim: PPMI telah menertibkan sejumlah mediator. Terdengar seperti kemenangan kecil. Tapi saat dikonfirmasi ulang, ia buru-buru meluruskan. “Yang kita lakukan kemarin adalah merapikan hubungan dua arah antara mediator dan PPMI,” katanya. PPMI, menurutnya, bukan penegak hukum yang berwenang menertibkan siapa pun.
Langkah awal kepengurusannya memang lebih sederhana dari kata “menertibkan”: memastikan penyerapan uang pangkal berjalan maksimal, lalu berkunjung dan bersilaturahmi dengan para mediator. Baru di penghujung masa jabatan, PPMI mulai menyosialisasikan rencana verifikasi. “Jadi yang kita kerjakan itu ada batasan-batasannya. Jadi kita main rapilah,” ujar Glenn.
Ia juga tidak merasa perlu meriset data kasus dari nol, sebab persoalannya sudah telanjang di lapangan. Hal yang perlu dicari justru polanya. “Yang kita riset itu adalah bagaimana pola yang paling tepat untuk menghadapi atau katakanlah menertibkan mediator,” katanya. Dari sejumlah opsi yang dipertimbangkan, verifikasi dengan syarat dan ketentuan tertentu akhirnya dipilih sebagai jalan keluar.
Daftar yang Hanya Berisi Nama
Pola itu lalu berpindah tangan ke Wildan. Begitu ia membuka data warisan kepengurusan sebelumnya, pekerjaan rumahnya langsung kelihatan: datanya belum diperiksa ulang.
Cakupannya terbatas pada mahasiswa yang membayar lewat sejumlah mediator tertentu, dan pendataan tahun-tahun sebelumnya hanya menyasar mahasiswa baru, yang relatif mudah dilacak karena jalur keberangkatan mereka melalui Tathwir dan Kementerian Agama. Mediator yang menangani mahasiswa lewat jalur ma’had bahkan belum teridentifikasi sama sekali.
“Kemarin yang sempat terdata kalau nggak salah ada 50-an,” kata Wildan. Lima puluhan nama. Tanpa jumlah anggota, tanpa rekam jejak, tanpa satu pun yang sudah dicek silang. Dan proses pengecekan itu, menurut rencana, adalah syarat mutlak sebelum satu nama bisa disebut legal dan terverifikasi.
PPMI baru menyebarkan persyaratan lewat Instagram, meski beberapa mediator sudah lebih dulu mengajukan permintaan verifikasi sendiri. Wildan sempat memperkirakan pendaftaran legalitas bisa dibuka Agustus, September, atau awal Oktober, dengan tanggal pasti yang saat itu masih dibahas internal.
Verifikasi akan berjalan di dua jalur: kelengkapan data mediator, dan keberadaan sekretariat mereka, baik di Mesir maupun di Indonesia. Mediator yang lolos akan diproses lebih lanjut dengan pemeriksaan yang tidak berhenti pada eksistensi semata, tapi juga hukum dan legalitasnya. Status itu kemungkinan akan diulang setiap tahun, sebab pelanggaran bisa muncul setelah verifikasi diberikan. Berapa lama masa berlakunya, masih dikaji.
Tim khusus yang akan menjalankan semua ini pun belum rampung dibentuk. Dewan Keamanan dan Ketertiban Mahasiswa sudah menyatakan bersedia terlibat, begitu juga Bendahara PPMI, karena tugas tim bersinggungan dengan pengelolaan dana. Dana yang dimaksud bukan dana verifikasi, melainkan uang pangkal tahunan PPMI sebesar 25 dolar yang dikenakan kepada setiap camaba, dan transparansi soal alokasi serta penggunaannya sedang disiapkan bersamaan.
Empat Syarat yang PPMI Sendiri Belum Penuhi
Pada 26 Juli 2026, akun Instagram resmi PPMI Mesir mengunggah sembilan slide bertajuk “Standar Mediator dari PPMI Mesir”. Nada pembukanya berani, “Mediator yang baik tidak perlu takut diverifikasi.” Slide berikutnya menegaskan posisi PPMI, bahwa capel dan camaba adalah anggota mereka, tiba di bawah naungan mereka, sehingga siapa pun yang mengantarkan mahasiswa itu ke Mesir harus siap mempertanggungjawabkannya.
Lalu empat syarat itu muncul satu per satu, dan di situlah ironinya mulai terasa.
Syarat pertama, legalitas: akta notaris pendirian yang masih berlaku, Nomor Induk Berusaha atau izin operasional resmi, dan larangan beroperasi atas nama pribadi tanpa badan hukum.
Syarat kedua, transparansi penanggung jawab: nama lengkap dan KTP, nomor kontak yang bukan nomor umum, alamat domisili dan kantor operasional yang jelas, serta rekam jejak yang bisa diverifikasi publik.
Syarat ketiga menuntut transparansi layanan: daftar lengkap pengurus lembaga, data calon mahasiswa yang diberangkatkan, rincian biaya tertulis per komponen, program layanan yang bisa diverifikasi, tanpa biaya tersembunyi atau kenaikan sepihak.
Syarat keempat, yang paling mengikat: surat komitmen bermaterai yang mencakup tanggung jawab dari pra-keberangkatan hingga maba stabil di Mesir, lengkap klausul ganti rugi jika layanan tak sesuai janji, ditandatangani penanggung jawab lembaga, disalin untuk maba atau wali, dan diserahkan ke PPMI.
Lolos keempatnya, mediator mendapat status terverifikasi: namanya masuk direktori resmi, berhak memakai badge “Terverifikasi PPMI” di hadapan camaba, mendapat akses koordinasi langsung dengan PPMI di Kairo, dan diprioritaskan dalam program kerja sama ke depan.
Di atas kertas, standar ini menuntut dokumen yang jauh lebih lengkap daripada apa pun yang PPMI sendiri miliki saat ini. PPMI meminta mediator punya akta notaris, NIB, identitas penanggung jawab yang jelas, dan rekam jejak yang bisa diverifikasi publik. Sementara itu, daftar mediator yang dipegang PPMI sendiri baru berupa sekitar 50 nama, tanpa jumlah anggota, tanpa rekam jejak, dan belum satu pun melewati pengecekan silang. Dengan kata lain, lembaga yang menyusun standar akuntabilitas untuk pihak lain ini belum punya data internal yang memenuhi standar akuntabilitas serupa.
Taring Tanpa Payung Hukum
Wildan menegaskan, PPMI maupun KBRI bukan lembaga penegak hukum. Tapi KBRI punya jalur melaporkan pelanggaran ke pihak berwenang. Berdasarkan informasi dari Duta Besar dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan, KBRI sebelumnya sudah melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran pendidikan kepada Bareskrim. Jika ada mediator yang melakukan pelanggaran berat, data yang diterima KBRI bisa diteruskan ke sana. Standar “pelanggaran berat” itu sendiri, diakui Wildan, belum sepenuhnya ia pahami.
PPMI sendiri tidak punya wewenang melapor. “Bukan hak sih, memang KBRI yang melaporkan,” katanya. Sanksi hukum terhadap mediator, dengan kata lain, tidak akan pernah datang dari PPMI. Yang bisa mereka lakukan cuma verifikasi, dengan harapan status itu membuat mediator yang lolos lebih dipercaya dibanding yang belum.
Lalu apa yang terjadi pada mediator yang menolak diverifikasi? Jawabannya ada di slide kedelapan unggahan 26 Juli: tidak ada paksaan bagi pihak mana pun untuk mengikuti regulasi ini. PPMI menulis, perannya hanya melindungi. Setelah itu, pilihan tetap di tangan pembaca, camaba, atau wali.
Bahkan pengakuan dari Al-Azhar sendiri pun belum pasti. Wildan belum tahu apakah mekanisme verifikasi PPMI bisa diajukan sebagai bentuk legalitas ke kampus. Untuk sekarang, ia memilih fokus bekerja sama dengan KBRI dulu, karena surat dari KBRI sudah jadi salah satu syarat keberangkatan mahasiswa baru. “Kayaknya kita bisa kerja sama dengan KBRI dulu sebelum ke Al-Azhar, karena kalau dilihat, Al-Azhar juga cukup jauh,” katanya.
Nama tim yang akan menjalankan verifikasi pun belum ditetapkan. Wildan menimbangnya hati-hati, sebab ia tidak ingin nama itu terkesan mengintimidasi. Mediator tidak berada di bawah kewenangan PPMI, jadi pendekatannya harus mengedepankan kerja sama, bukan ancaman. Istilah “mediator” sendiri kini kerap diganti “konsultan pendidikan”, karena kata lama itu sudah telanjur berkonotasi negatif. Tidak semua mediator buruk, tegasnya, meski orientasi bisnis mereka memang berbeda dari kepentingan mahasiswa.
Apakah nama yang lebih halus berarti pengawasan ikut melunak? Wildan membantahnya. “Kita juga berusaha untuk tidak tumpul dan tetap tajam ke siapa pun, dan tidak memihak ke siapa pun,” katanya. Sebagai pelengkap, PPMI menyiapkan kotak aduan lewat Instagram, bukan cuma untuk soal mediator, tapi segala kendala yang dialami Masisir. Kerahasiaan pelapor mengacu pada SOP DKKM. Setiap laporan akan dicek, termasuk asal mediator dan penanggung jawabnya, sebelum dikonfirmasi bersama tim khusus. Datanya tidak dipublikasikan, tapi jadi bahan evaluasi untuk langkah lanjutan, entah bentuknya sosialisasi atau berupa teguran.
Mediator Kecil, Jejak yang Terus Berubah Bentuk
Dari semua yang perlu diawasi, mediator kecil adalah sasaran paling sulit dijangkau. Wildan mengakui, PPMI, termasuk dirinya pribadi, belum punya riset mendetail soal siapa saja mediator kecil yang bodong dan dari mana data mereka bisa didapat. Begitu kasusnya mencuat, mediator bermasalah kerap berganti nama atau melakukan rebranding, sehingga penelusurannya terasa seperti kejar-kejaran yang tidak pernah benar-benar selesai.
PPMI berencana menggandeng mediator besar yang sudah terverifikasi untuk membantu mengenali yang kecil. “Kita perlu bekerja sama dengan mediator yang mungkin tahu tentang mediator kecil ini,” kata Wildan. Soal apakah praktik ini bisa benar-benar dihapus, ia mengaku PPMI masih membahasnya. Proses hukum lewat surat KBRI ke Indonesia saja, katanya, makan waktu cukup lama.
Justru mediator yang belum memenuhi syarat itulah yang paling membuatnya waspada. “Yang menjadi tanbihan (red—perhatian) kita adalah mediator yang mungkin belum memenuhi syarat, dan kita khawatirnya mereka ini yang melakukan pelanggaran sebenarnya, walaupun belum terbukti sampai sekarang,” ujarnya.
Penghubung, Bukan Penjamin
Di tengah semua sorotan itu, Glenn mencoba menarik persoalan kembali ke titik paling dasar. “Balik lagi sebenarnya mediator itu apa? Mediator, kan, penghubung antara maba dan universitas yang dituju itu saja,” katanya.
Penyediaan asrama, menurutnya, cuma inovasi tambahan dari sebagian mediator, bukan kewajiban dasar. Masalah muncul saat ada yang menjanjikan pelatihan, asrama, atau pembimbingan dengan biaya tertentu, lalu layanan itu menguap begitu mahasiswa benar-benar tiba di Mesir. Janji yang sudah diucapkan, tegas Glenn, harus ditepati, supaya mahasiswa tidak ditelantarkan di negeri orang.
Batas peran itulah yang jadi dasar syarat verifikasi PPMI. Mediator yang direkomendasikan harus punya bukti legalitas, sekretariat di Mesir, dan bisa dihubungi serta bertanggung jawab ketika ada masalah. Wildan menegaskan, urusan uang pangkal sama sekali terpisah dari penilaian verifikasi, dan itu sudah disampaikan ke para mediator sejak awal. Sekalipun sudah membayar semua kewajiban, verifikasi tetap tidak diberikan kalau satu saja syarat belum terpenuhi.
Hulu di Indonesia, Hilir di Mesir
Pada Juli, Duta Besar RI untuk Mesir, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, dan Protokol dan Konsuler bertemu Bareskrim serta Wakil Menteri Agama untuk membahas tata kelola pemberangkatan mahasiswa baru. Glenn menilai langkah PPMI dan KBRI selama ini berjalan sinkron.
Wildan sendiri belum tahu persis tindak lanjut pertemuan itu. Ia menilai persoalannya berat dan butuh strategi matang, tapi menolak anggapan bahwa KBRI diam saja. Dalam audiensi terbaru, PPMI kembali menanyakan hasil pertemuan itu kepada Dubes. Dari situ, pembagian kerja mulai terbentuk dalam dua arah: PPMI menangani hilir di Mesir lewat verifikasi mediator, KBRI menangani hulu di Indonesia lewat audiensi dan komunikasi dengan pihak terkait. Wildan berharap kebijakan kedua lembaga berjalan selaras, dan PPMI berencana kembali bertemu KBRI untuk menyusun strategi serta teknis bersama.
Jendela yang Sudah Tertutup
Calon mahasiswa baru di Indonesia sudah mulai menjalani persiapan pemberangkatan. Sebagian dari mereka diperkirakan berangkat ke Mesir dalam beberapa waktu ke depan, persis di saat PPMI masih merapikan rumahnya sendiri.
Hitung mundur dari unggahan Instagram 26 Juli sampai hari ini, Selasa, 13 Oktober 2026, sudah 79 hari berlalu. Jendela waktu yang sempat disebut Wildan, Agustus, September, atau awal Oktober, untuk membuka pendaftaran legalitas, sudah habis tanpa pendaftaran itu benar-benar dibuka. Angka nol di daftar verifikasi masih bertahan, persis seperti saat pertama kali data itu dibuka. Meskipun ia sempat menyebutkan bahwa sudah ada tiga mediator besar yang telah melakukan sosialisasi, namun setelahnya segera menyusul keterangan, “Tapi buat verifikasinya belom. Mungkin secepatnya setelah pamfletnya udah ada, bakal langsung kita posting,” ujarnya melalui pesan WhatsApp saat dihubungi ulang oleh Wawasan Mesir pada Senin, 12 Oktober 2026.
Saat ini pertanyaan yang tersisa bukan lagi sekadar siapa yang memberangkatkan mahasiswa. Pertanyaannya sudah bergeser: bagaimana calon mahasiswa dikenalkan pada proses keberangkatan, siapa yang bertanggung jawab ketika ada persoalan, dan sejauh mana pihak di Indonesia dan Mesir benar-benar terhubung dalam satu sistem yang saling menjaga. Selama jawabannya belum rampung, angka nol itu akan terus menemani setiap calon mahasiswa yang bersiap berangkat.
Wawasan Mesir sudah beberapa kali mencoba menghubungi pihak Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kairo, Abdul Muta’ali, lewat sekretarisnya, Fauzan Mustofa, termasuk melalui nomor WhatsApp pribadi Atdikbud yang diberikan. Hingga tulisan ini terbit, belum ada tanggapan dari pihak terkait.
