Wawasan, Kairo— Malam itu, di Gedung Bhinneka Tunggal Ika, KBRI Kairo, sidang Kongres Internasional Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia kembali dibuka setelah sebelumnya dua kali ditangguhkan. Tanggal menunjukkan 23 September 2026, dan forum yang semestinya menjadi puncak dari rangkaian Simposium Internasional PPI Dunia ke-18 itu justru berakhir dengan pemandangan yang jarang terjadi dalam kongres organisasi pelajar, satu per satu delegasi bangkit dari kursinya dan meninggalkan ruang sidang.
Muhammad Yassrullah, delegasi PPI Swedia yang juga menjabat Koordinator Pusat PPI Dunia untuk Swedia, adalah yang pertama melangkah keluar. Ia menilai kondisi forum sudah tidak kondusif untuk dilanjutkan, sebagaimana dilansir dari situs resmi simposium.ppi.id. Langkahnya diikuti delegasi PPI Korea Selatan, PPI Serbia, PPI Suriah, dan Bapelha PPI Dunia.
Walk out itu adalah titik didih dari ketegangan yang sebenarnya sudah terasa sejak simposium dibuka pada 19 September. Dalam lima hari pelaksanaannya, Kongres Internasional, forum permusyawaratan tertinggi organisasi ini, tertunda bukan sekali, melainkan lima kali sampai hari ini. Di baliknya, ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar jadwal yang molor: kecurigaan kepentingan pribadi, kritik tata kelola dari anggota di berbagai belahan dunia, dan yang paling serius, ancaman salah satu PPI Negara untuk keluar dari keanggotaan PPI Dunia.
Ketika Simposium dan Kongres Tertukar
Sebelum bicara soal siapa berkepentingan apa, ada persoalan yang lebih mendasar. Dalam pernyataan sikap resminya yang terbit 25 September 2026, PPI United Kingdom menunjukkan bukti administratif yang menurut mereka mengungkap kekeliruan mendasar dalam penyelenggaraan forum ini. Rundown persidangan Simposium Internasional ke-18 bertanggal 20 September 2026 di Kairo, dokumen resmi panitia sendiri, memakai kop surat “Simposium Internasional ke-18”, tetapi seluruh agenda di dalamnya adalah agenda kongres: pengesahan AD/ART, pemilihan koordinator, hingga penetapan dewan presidium.
Bagi PPI UK, ini bukan sekadar salah ketik. Kekeliruan itu menunjukkan kegagalan memahami perbedaan mendasar antara forum ilmiah dan permusyawaratan tertinggi organisasi, dua hal yang semestinya tidak tercampur dalam satu meja sidang yang sama.
Kritik senada, dengan sudut pandang berbeda, muncul dari luar lingkaran PPI Dunia. Website Bedug, lewat artikel berjudul “Simposium Internasional Ke-18 yang Performatif Tapi Kosong” yang ditulis Azqilail Muhammad Nadzara dan disunting Achmad Ibnu Ibad pada 21 September 2026, menggambarkan forum yang berlangsung di Aula Azhar Conference Centre itu diwarnai deretan kursi kosong. Kekosongan itu, menurut laporan tersebut, disiasati dengan memobilisasi peserta yang tidak sepenuhnya memahami substansi acara.
Laporan yang sama juga mencatat bahwa panitia mengarahkan media pers Masisir untuk membatasi pertanyaan dan melarang pengajuan isu sensitif kepada tokoh yang hadir, temuan yang kemudian ikut dikutip PPI UK sebagai salah satu alasan mereka mendesak evaluasi menyeluruh atas simposium maupun kongres.
Bukan Sekadar Molor Jadwal
Laporan Tim Jurnalis Simposium berjudul “Perihal Penangguhan Kongres Internasional: Beberapa Implikasi dan Pandangan” mencatat pembahasan yang tak kunjung mencapai mufakat, perdebatan panjang, serta sejumlah delegasi yang datang tidak tepat waktu sebagai faktor teknis di balik penangguhan berulang. Tapi di balik faktor teknis itu, ada dugaan yang lebih tajam.
Abd. Rohman, delegasi Bapelha PPI Dunia, sebagaimana dilansir dari simposium.ppi.id, menyampaikan kecurigaan setelah mencermati sejumlah pasal yang dibahas ulang meski dinilainya tidak terlalu esensial, bahkan sebagian sudah disepakati di forum sebelumnya. Kecurigaan itu mengarah pada kepentingan politik perseorangan dan egosentrisme tertentu di dalam forum.
Hasrinando, delegasi PPI Korea Selatan, dalam wawancara langsung bersama Tim Wawasan Mesir, menilai ada dinamika yang membuat delegasi negara seolah menjadi pihak yang disalahkan atas penundaan forum. Ia menyoroti pembahasan perubahan nomenklatur “Koordinator” menjadi “Sekretaris Jenderal” yang berkali-kali masuk Peninjauan Kembali (PK).
Perubahan itu, menurutnya, sudah disetujui sejumlah PPI negara, di antaranya Australia, Tiongkok, Korea, Taiwan, Malaysia, Hungaria, Ceko, dan Finlandia, dengan maksud agar lembaga koordinasi tidak sekadar menjalankan fungsi koordinatif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator. Usulan itu masih ditolak PPI Kawasan Timur Tengah dan Afrika (Timtengka).
“PK ini merupakan bentuk kesenjangan, mempertahankan keegoisan, serta ambisi yang mencederai rasa persaudaraan dari seluruh kawasan,” katanya.
Ruangan yang Terus Dipinjam, Waktu yang Terus Habis
Tidak semua pihak membaca kekacauan ini sebagai soal kepentingan politik semata. Yassrullah sendiri, dalam catatan dan pandangannya yang dimuat simposium.ppi.id. menilai ketidaklancaran kongres pada dasarnya bersumber dari miskomunikasi antara empat pihak: panitia sebagai fasilitator, PPMI Mesir sebagai tuan rumah, Bapelha PPI Dunia, dan Adhoc AD/ART.
Ia bahkan sempat mengapresiasi kesigapan panitia menghadapi perubahan-perubahan mendadak, meski itu tidak lepas dari harga yang harus dibayar. Salah satu contohnya, panitia meminjam ruang sidang KBRI yang awalnya untuk 10 jam, lalu terus memperpanjangnya hingga 12 jam, sampai akhirnya sidang terpaksa diskors setelah lewat 4 jam dari masa pinjaman ruangan. Kongres, dengan kata lain, kehabisan waktu dan tempat sebelum sempat kehabisan agenda.
Suara dari Eropa: Kritik sampai Ancaman Keluar
Jika ketegangan di Kairo lebih banyak berputar pada siapa mengejar kepentingan apa, kritik yang datang dari PPI negara di Eropa menyasar sesuatu yang lebih struktural: cara PPI Dunia dijalankan.
PPI Belanda, lewat pernyataan sikap bernomor 069/PS/PPIBELANDA/IX/2026 tertanggal 21 September 2026, mengingatkan sejarah pembentukan organisasi ini. PPI Dunia lahir dari semangat “Tekad London 2004” untuk mewujudkan komunitas ilmiah yang bertanggung jawab secara moral dan intelektual, lalu ditindaklanjuti lewat Konferensi Internasional Pelajar Indonesia di Sydney pada 2007, saat tujuh PPI negara, termasuk Belanda, mendeklarasikan berdirinya PPI Dunia.
Poin yang ditekankan PPI Belanda sederhana tapi mendasar: PPI Dunia dibentuk oleh PPI Negara, bukan sebaliknya. Karena itu, PPI Dunia semestinya berfungsi sebagai sistem pendukung bagi anggotanya, bukan struktur yang mengambil posisi dominan di atas mereka.
Dalam praktiknya, kata PPI Belanda, AD/ART PPI Dunia saat ini belum mencerminkan prinsip itu.
Program-program masih disusun secara terpusat dan top-down, belum sepenuhnya berangkat dari kebutuhan dan aspirasi PPI Negara. Ada empat catatan yang mereka soroti: kedaulatan anggota yang belum konsisten tercermin dalam desain kewenangan organisasi, ketetapan tingkat kawasan yang bisa mengikat PPI Negara tanpa mekanisme persetujuan yang jelas, sejumlah kewenangan strategis yang belum secara eksplisit mensyaratkan persetujuan anggota, serta organ dan mekanisme organisasi yang belum dirancang untuk menjalankan fungsi utama PPI Dunia sebagai penyokong, bukan atasan PPI Negara.
Solusinya, menurut mereka, adalah prinsip subsidiaritas: keputusan diambil sedekat mungkin dengan anggota yang terdampak, dan PPI Dunia hanya bertindak ketika fungsi koordinasi atau representasi kolektif memang tidak bisa dijalankan sendiri oleh masing-masing PPI Negara.
Hal yang membuat pernyataan ini lebih dari sekadar kritik adalah baris penutupnya. PPI Belanda menegaskan, apabila Kongres PPI Dunia menghasilkan AD/ART yang tetap mempertahankan tata kelola top-down dan tidak memberi ruang memadai bagi aspirasi anggota, mereka akan menempuh langkah organisasi yang diperlukan untuk mengakhiri keanggotaannya di PPI Dunia. Mereka juga mengimbau PPI negara lain untuk mempertimbangkan serius posisi dan keberlanjutan keanggotaannya sendiri.
Meski begitu, PPI Belanda menyatakan tetap terbuka untuk kembali bergabung apabila catatan mereka ditindaklanjuti dan tata kelola organisasi terbukti selaras kembali dengan mandat awalnya. Pernyataan ini ditandatangani Sekretaris Jenderal PPI Belanda, Erbi Setiawan, dan didukung sejumlah cabang PPI di berbagai kota di Belanda.
PPI UK, dalam pernyataan sikapnya, menyampaikan kritik yang sejalan meski dengan penekanan berbeda: kedaulatan konstitusional, demarkasi fungsi antara simposium dan kongres, akuntabilitas tata kelola, serta relasi antara PPI UK dan PPI Dunia. Salah satu poin dalam pernyataan itu, tentang prinsip keterbukaan dan pengelolaan keuangan, menyoroti bahwa meski AD/ART PPI Dunia secara normatif mencantumkan asas keterbukaan, tata kelola keuangan organisasi pada praktiknya belum ditopang sistem audit yang baku, kredibel, dan independen, sehingga pertanggungjawaban keuangan belum sepenuhnya transparan, terutama soal arus kas dan pos anggaran.
PPI UK mendorong pelembagaan audit berkala oleh tim verifikasi independen, publikasi laporan keuangan yang bisa diakses PPI Negara, serta menjadikan hasil audit sebagai syarat formil pengesahan laporan pertanggungjawaban keuangan. Pernyataan yang diteken di London pada 25 September 2026 ini ditandatangani Ketua Umum PPI UK 2025/2026, Muhammad Fachrul Hudallah.
Sikap PPI UK ini sejalan dengan desakan kolektif dalam Surat Rekomendasi Terbuka PPIDK Amerop Nomor 050/KM1/PPIDKAMEROP/VI/2026 tertanggal 4 Juni 2026, yang menuntut penghormatan terhadap otonomi PPI Negara berdasarkan asas subsidiaritas, penegasan batas kewenangan, keterbukaan pengambilan keputusan, dan penataan ulang nama koordinator agar mencerminkan fungsi fasilitator yang bottom-up. Dengan kata lain, apa yang disuarakan Belanda dan Inggris bulan ini bukan keluhan yang muncul tiba-tiba, melainkan kelanjutan dari desakan yang sudah disampaikan kawasan Amerika-Eropa sejak pertengahan tahun.
PPMI Mesir: Belum Ada Bukti tapi Tetap Keberatan
Di tengah berbagai pandangan yang beredar, Wildan Akbar, Presiden PPMI Mesir sekaligus tuan rumah Simposium ke-18, memberikan tanggapannya. Dalam wawancara bersama Tim Wawasan Mesir, ia mengaku belum memiliki bukti adanya kepentingan politik maupun egosentrisme dalam kongres tersebut.
“Saya pun tidak punya bukti bahwa kongres tersebut berisi kepentingan politik dan egosentrisme. Tapi kalaupun hal demikian benar dan bisa dibuktikan, sedari awal saya merasa tidak setuju dengan adanya kepentingan politik dan egosentris tersebut. Karena jujur, hal itu yang membuat beberapa PPI atau delegasi merasa lelah menjalankan kongres ini dan cenderung tidak mengikuti kongres,” ujarnya.
Sebelum kongres berlangsung, PPMI Mesir sudah menyatakan sikap netral lewat surat tertanggal 18 September 2026 dan mundur dari tim sukses calon nomor urut 3, langkah yang diambil untuk menjaga netralitas panitia pelaksana selama rangkaian acara berjalan.
Menanti Jawaban
Untuk memperoleh keterangan dari pihak penyelenggara, Tim Wawasan Mesir sudah menghubungi Luqman Perdana Putra, Ketua Panitia Pelaksana Simposium Internasional PPI Dunia. Karena masih mengikuti keberlanjutan Kongres Internasional, Luqman menyampaikan baru bisa memberi tanggapan pada 28 September 2026. Wawasan juga sudah mencoba menghubungi Andika Ibrahim Nasution, Koordinator PPI Dunia 2025/2026, namun sampai berita ini diunggah belum ada respons darinya.
Hal yang tersisa dari rangkaian Simposium ke-18 ini bukan hanya kongres yang tertunda lima kali, melainkan pertanyaan yang lebih besar: apakah PPI Dunia masih menjadi wadah yang bekerja dari, bersama, dan untuk PPI Negara, seperti yang dicita-citakan sejak Tekad London 2004, atau justru sedang kehilangan kepercayaan dari anggotanya sendiri, satu per satu, dimulai dari kursi yang ditinggalkan malam itu di KBRI Kairo.
