Hampir setiap dari kita tumbuh dengan ingatan visual yang sama sewaktu sekolah: bingkai poster di dinding ruang kelas yang memuat tiga baris kalimat ikonik berbunyi:
Pertama: Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
Kedua: Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Ketiga: Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Teks Sumpah Pemuda itu dihafal dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan diulang saban upacara bendera. Sebagaimana narasi sejarah yang kerap dibekukan menjadi rutinitas kalender, ketika kita berhadapan dengan kompleksitas zaman, muncul pertanyaan yang mendasar: apakah ikrar tersebut sekadar pajangan sejarah yang dihafal, atau benar-benar dihayati sebagai etos hidup?
Ketika kebangsaan hanya dirayakan sebagai ritus hafalan, ia berisiko kehilangan jiwa kemanusiaannya. Kebangsaan seolah-olah dipahami sebagai status administratif yang selesai, bukan sebagai proyek empati yang harus terus dirawat oleh setiap generasi. Untuk menemukan kembali daya hidup 28 Oktober, kita perlu mencopot teks tersebut dari dinding kelas dan membawanya ke dalam kenyataan hidup masyarakat hari ini.
Untuk memahami urgensinya hari ini, kita perlu membebaskan peristiwa Kongres Pemuda II dari romantisisme sejarah yang dangkal. Pada tahun 1928, Indonesia belum wujud sebagai negara fisik. Tidak ada jaminan keamanan, tidak ada paspor bersama, dan tidak ada lembaga formal yang menyatukan mereka. Anak-anak muda yang berkumpul di Batavia saat itu mulai dari Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Celebes, hingga Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) berdiri di atas perbedaan bahasa ibu, kultur daerah, serta sentimen kelompok yang sangat tajam.
Namun, mereka mengambil langkah berani: memanfaatkan media sezamannya seperti surat kabar independen, pamflet, dan majalah organisasi untuk merajut gagasan bersama. Peristiwa 1928 adalah imajinasi radikal anak muda yang bersedia melampaui ego kelompok demi melahirkan identitas tunggal bernama “Indonesia”.
Hampir satu abad kemudian, arena perjuangan pemuda bergeser ke layar digital. Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024 dari APJII mencatat Gen Z dan milenial menyumbang sekitar 65% dari lebih 221 juta pengguna internet di Indonesia. Komposisi ini membuat arah wacana publik banyak ditentukan oleh anak muda.
Jika pemuda 1928 merajut gagasan lewat surat kabar dan pamflet, pemuda hari ini melakukannya lewat unggahan, utas, dan video pendek. Bedanya, media sosial kini menjadi ruang publik baru tempat warga mengawasi kekuasaan dan mengumumkan ketidakadilan.
Paralel dengan 1928 terlihat jelas. Pamflet kini berupa unggahan, dan majalah organisasi berganti utas dan video pendek. Tiga ikrar pun mendapat tafsir baru.
Satu tanah air. Pada 1928, ikrar ini melawan sekat geografis bentukan kolonial. Hari ini, ia berarti menjaga bumi dan ruang hidup. Saat kebakaran hutan dan lahan melahap Kalimantan, Riau, dan Sumatra, anak muda menyuarakan keluhan warga yang terpapar asap lewat media sosial, menuntut layanan kesehatan, dan mendesak negara bertindak serius. Isu alih fungsi lahan yang mengancam generasi mendatang pun berakar pada ikrar yang sama.
Satu bangsa. Pada 1928, ikrar ini menyatukan suku, agama, dan kultur daerah. Hari ini, ia berarti solidaritas lintas kelas. Pada akhir Agustus 2025, ribuan warganet mengganti foto profil menjadi Brave Pink dan Hero Green, simbol keberanian seorang perempuan yang berdiri di hadapan aparat dan duka atas gugurnya pengemudi ojek online dalam demonstrasi. Pada akhir 2025, galang dana untuk korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengumpulkan Rp10 miliar dalam 24 jam lewat Kitabisa. Dua peristiwa ini menunjukkan bahwa bangsa ini tidak terbelah antara elite dan warga rentan selama ada yang bersedia menopang.
Satu bahasa. Pada 1928, bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan yang menjembatani beragam bahasa daerah. Hari ini, bahasa persatuan juga berwujud visual. Pada 21 Agustus 2024, sehari setelah MK memutus ambang batas pencalonan kepala daerah, DPR dan pemerintah berupaya menganulir putusan itu lewat revisi UU Pilkada. Gambar Garuda berlatar biru bertuliskan “Peringatan Darurat” pun membanjiri Instagram dan X, dan dipahami warga dari berbagai daerah tanpa penjelasan panjang.
Meski demikian, aktivisme digital punya kerentanan. Algoritma dirancang mengutamakan sensasi ketimbang substansi, sehingga analisis mendalam mudah tenggelam oleh isu pengalihan dan polarisasi buatan, termasuk yang digerakkan buzzer. Ada pula slacktivism: merasa sudah berbuat hanya dengan menekan tombol bagikan, lalu lelah dan menyerah sebelum ada perubahan.
Pertanyaan yang wajar muncul: apakah riuh di linimasa benar-benar mengubah kebijakan? Jawabannya tidak otomatis. Tagar baru bermakna jika diikuti kerja berkelanjutan, seperti memverifikasi informasi sebelum membagikan, terlibat di komunitas, dan mengawal kebijakan sampai tingkat daerah.
Namun jika anak muda memilih menjadi konsumen pasif, kebebasan bersuara yang dijamin konstitusi berisiko menjadi dokumen mati, sama seperti Sumpah Pemuda yang hanya jadi pajangan. Sumpah Pemuda tidak pernah dimaksudkan membeku dalam pigura. Ia adalah panggilan etis yang diuji setiap hari. Setiap kali pemuda membela sesama, mengawal keadilan, dan menolak diam melihat tanah airnya dirusak, di sanalah ruh 28 Oktober 1928 hadir kembali.
